Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso mengeluhkan angka kelahiran yang cenderung semakin meningkat. Karena disebabkan kurang maksimalnya kemampuan program penyuluhan KB, dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal).

“Jampersal mengratiskan biaya persalinan, mestinya orang yang mendapatkan Jampersal harus mengikuti KB jangka panjang,” tegas Sumarjati sekaligus sebagai Ketua BAKN DPR, setelah mengunjungi Kabupaten Tidore, dalam Kunker Komisi VIII di Provinsi Maluku Utara (7/11).

Di Tidore, dalam pemantauannya di lingkungan kerja Biro Badan pemberdayaan perempuan dan KB, yang terjadi belum ada selter atau suatu  tempat untuk menampung korban tindak kekerasan terhadap perempuan atau anak. Selain itu, Sumarjati  menilai kemampuan penyuluhan supaya motivasi KB lebih mantap, kurang memadai. Angka kelahiran cenderung naik, karena ada Program Pemerintah dari Kementerian Kesehatan yaitu Jaminan Persalinan (Jampersal).

Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumarjati Arjoso mengatakan, merujuk untuk mensukseskan millennium development goals (MDGs), karena kita punya masalah untuk menurunkan jumlah kematian Ibu. Ada dua kegagalan MDGs di Indonesia, yaitu angka kematian ibu yang sulit turun, dan angka HIV AIDS yang meningkat.

Menurutnya, untuk mengurangi angka kematian Ibu, Kementerian Kesehatan membuat program termasuk Jampersal. Supaya orang bersilin bisa ditangani bidan atau rumah sakit, dengan tujuan angka kematian ibunya turun.

“Jampersal tidak sertai KB Jangka Panjang, jumlah anak akan semakin besar, karena orang berpikir biaya bersalin tanpa biaya. Jadi Jampersal harus disertai KB jangka Panjang. Harus ada aturan, sehingga tidak menimbulkan efek pengkatan jumlah penduduk,” tegas Sumarjati yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan BKKBN.   (as) Foto : Agung